MAROKO133 Hot gadget: Hakim Federal Tolak Upaya DJI Keluar dari Daftar Perusahaan Militer

📌 MAROKO133 Hot gadget: Hakim Federal Tolak Upaya DJI Keluar dari Daftar Perusahaa

Jakarta, Gizmologi – Konflik antara produsen drone asal Tiongkok, DJI, dengan pemerintah Amerika Serikat kembali memanas. Perusahaan yang dikenal sebagai salah satu pembuat drone komersial terbesar di dunia itu gagal dalam upaya hukum untuk keluar dari daftar “Chinese military companies” milik Departemen Pertahanan AS (DoD). Keputusan ini menambah tekanan bagi DJI yang selama dua tahun terakhir terus menghadapi tuduhan terkait potensi keterlibatan dalam kepentingan militer Beijing.

Hakim Distrik Paul Friedman menyatakan bahwa DoD memiliki bukti substansial bahwa teknologi DJI berkontribusi pada basis industri pertahanan Tiongkok. Dalam putusannya, Friedman menekankan penggunaan drone DJI yang telah dimodifikasi di medan perang Rusia-Ukraina sebagai contoh nyata bahwa teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dalam konteks militer.

Meski begitu, hakim juga menolak sebagian alasan tambahan yang diajukan DoD. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua argumen pemerintah diterima, bukti keterkaitan DJI dengan aplikasi militer dianggap cukup kuat untuk mempertahankan perusahaan tetap berada dalam daftar hitam tersebut.

Baca Juga: Studi CEO IBM: Integrasi Arstitektur Data dari Teknologi AI Jadi Hal Krusial Bagi Bisnis Perusahaan

Implikasi bagi DJI dan Pasar Global

DJI sebelumnya berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok. Perusahaan menegaskan bahwa produknya ditujukan untuk konsumen dan penggunaan komersial, bukan militer. Dalam gugatan yang diajukan tahun lalu, DJI mengklaim telah mengalami kerugian finansial dan reputasi yang signifikan sejak masuk ke dalam daftar DoD pada 2022, termasuk kehilangan peluang bisnis di pasar global.

Daftar hitam semacam ini memang memiliki konsekuensi serius. Masuknya DJI dalam daftar DoD menambah panjang daftar lembaga AS yang membatasi ruang gerak perusahaan, setelah sebelumnya Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan mengambil langkah serupa. Dampaknya tidak hanya berupa hambatan bisnis di AS, tapi juga bisa memengaruhi persepsi investor dan konsumen di pasar internasional.

Sebagai respon, perusahaan menyatakan tengah mempertimbangkan opsi hukum lanjutan. Dalam pernyataan yang disampaikan ke Reuters, perusahaan menilai keputusan hakim “hanya berdasar pada satu alasan yang sebenarnya juga berlaku untuk banyak perusahaan lain yang tidak masuk daftar hitam.” Argumentasi ini menunjukkan upaya DJI untuk menegaskan bahwa kebijakan AS bersifat diskriminatif dan berlebihan.

Potensi Larangan Penjualan di AS

Selain putusan pengadilan ini juga menghadapi tantangan baru berupa potensi larangan penjualan produknya di AS. Regulasi yang tengah digodok berpotensi menghentikan distribusi drone DJI mulai Desember mendatang, kecuali lembaga keamanan nasional AS memutuskan bahwa produk mereka tidak menimbulkan risiko bagi keamanan nasional.

Jika larangan ini diberlakukan, dampaknya bisa signifikan. Pasar AS merupakan salah satu konsumen terbesar untuk drone komersial, termasuk bagi kalangan hobi, fotografer profesional, hingga sektor industri seperti pertanian dan konstruksi. Kehilangan akses ke pasar ini tentu akan menjadi pukulan besar bagi bisnis DJI.

Di sisi lain, langkah AS juga berpotensi membuka peluang bagi produsen drone lokal maupun kompetitor dari negara lain. Namun, pertanyaannya adalah apakah mereka mampu dengan cepat mengisi celah pasar yang selama ini didominasinya, mengingat perusahaan asal Tiongkok itu dikenal unggul dalam inovasi, harga, dan distribusi global.

Artikel berjudul Hakim Federal Tolak Upaya DJI Keluar dari Daftar Perusahaan Militer Tiongkok yang ditulis oleh Christopher Louis pertama kali tampil di Gizmologi.id

🔗 Sumber: www.gizmologi.com

📌 MAROKO133 Eksklusif gadget: Dirut Telkom Dian Siswarini Pimpin ATSI, Siap Percep

Jakarta, Gizmologi – Setelah menjabat sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia sejak Mei 2025 yang lalu, hari ini (29/9) Dian Siswarini mendapat tambahan jabatan baru lagi. Ia dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) periode 2025-2029.

Hal ini berdasarkan Rapat Umum Anggota 2025 (RUA ATSI 2025) yang hasilnya diumumkan hari ini di The Westin Hotel, Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota ATSI ini menandai transisi kepemimpinan yang berjalan mulus untuk periode 2025–2029. Sekaligus disebut menegaskan komitmen ATSI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong transformasi digital nasional.

Menurut Marwan O. Baasir, Direktur Eksekutif ATSI, organisasi ini telah membuktikan bahwa telekomunikasi bukan hanya tentang konektivitas, tetapi juga menjadi pilar ketahanan nasional. Selama pandemi COVID-19, sektor telekomunikasi menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat, memastikan keberlangsungan hidup jutaan orang.

“Ke depan, konvergensi, baik jaringan seluler, fiber, maupun satelit, akan tetap menjadi fokus strategi kami, untuk memperkuat infrastruktur digital yang memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah menuju bangsa yang berdaulat dan sejahtera secara digital,” ujarnya.

Dian Siswarini Ketua ATSI 2025-2029

Ketua Umum ATSI terpilih, Dian Siswarini, mengatakan bahwa ATSI memiliki aspirasi untuk membantu mempercepat langkah Indonesia menuju ekosistem telekomunikasi yang modern, inklusif, dan siap menghadapi masa depan. “Kami akan mendorong percepatan adopsi teknologi 5G, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), dan Internet untuk Segala Hal (Internet of Things), termasuk memastikan agar semua daerah di Indonesia dapat menikmati akses digital yang merata,” ujar Dian.

Berdiri sejak 1996, ATSI menghimpun penyelenggara telekomunikasi untuk bersama-sama memajukan ekosistem digital nasional. RUA ATSI 2025 juga mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, serta menetapkan susunan kepengurusan baru. Hasil dari rapat ini juga mempertegas peran ATSI sebagai penggerak utama inovasi digital dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pemilihan Ketua Umum dan Dewan Pengawas periode 2025–2029 ditutup dengan acara serah terima jabatan dan pisah sambut dari Ketua Umum periode 2018–2025, Ririek Adriansyah kepada Dian Siswarini, Direktur Utama PT Telkom Indonesia, resmi menjabat sebagai Ketua Umum ATSI, didukung oleh jajaran pengurus dan Dewan Pengawas baru, yang akan membawa ATSI menuju ekosistem telekomunikasi yang semakin inovatif dan inklusif.

Struktur Kepengurusan ATSI 2025–2029

Pengurus
•⁠ ⁠Ketua Umum : Dian Siswarini, Direktur Utama PT Telkom Indonesia
•⁠ ⁠Wakil Ketua Umum : Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison
•⁠ ⁠Bendahara : Daru Mulyawan, Direktur Telkomsel
•⁠ ⁠Sekretaris Jenderal : Merza Fachys, Direktur XLSMART
•⁠ ⁠Direktur Eksekutif : Marwan O. Baasir

Dewan Pengawas
•⁠ ⁠Ketua : Muhammad Buldansyah, Direktur Indosat Ooredoo Hutchison
•⁠ ⁠Anggota : Jeremiah Ratadhi, Direktur XLSMART
•⁠ ⁠Anggota : Nugroho, Direktur Utama Telkomsel
•⁠ ⁠Anggota : Honesti Basyir, Direktur PT Telkom Indonesia

Artikel berjudul Dirut Telkom Dian Siswarini Pimpin ATSI, Siap Percepat Konvergensi Telekomunikasi yang ditulis oleh Bambang Dwi Atmoko pertama kali tampil di Gizmologi.id

🔗 Sumber: www.gizmologi.com